Soal Pencairan Dana Pertukaran PMM, Begini Kata LPDP & Kemendikbudristek

Pendanaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 3 diberikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari dana abadi pendidikan. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan, agar dana PMM cair, data pendukung pencairan harus jelas. Dwi Larso memastikan PPM Angkatan 3 yang digelar tahun ini tidak terkendala dana. Ia menjelaskan, PMM kini menjadi bagian beasiswa program nondegree yang dananya ditangani LPDP bersama Kemendikbudristek. "Masalah pendanaan jangan khawatir, dana abadi sebelumnya Rp 51 triliun, setelah pandemi kini hampir Rp 140 triliun," kata Dwi Larso di acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Gedung D Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Dwi Larso mengatakan, pihaknya mendorong para pimpinan dan koordinator perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa belajar di luar kelas untuk 20-40 SKS, baik di dalam dan luar negeri. Harapannya, mahasiswa mendapat pengalaman dan skill baru, termasuk yang di luar zona nyaman, sehingga siap dengan dunia karier nyata setelah lulus. Untuk mendukung peningkatan kecakapan mahasiswa pertukaran PMM, Dwi memastikan dukungan LPDP dari segi pendanaan. "Kami sangat mendukung. Dana sangat tersedia, insyaAllah Kemdikbud tahun depan juga dapat suntikan besar karena tantangannya juga besar," kata Dwi Larso. Terkait pencairan dana PMM agar lebih cepat cair, Dwi Larso mengatakan, kelengkapan sesuai SOP memengaruhi kecepatan pencairannya. "Perlu dipahami, LPDP mengelola dana abadi, APBN milik rakyat yang dititipkan. Kami perlu yakin itu turun ke orang yang tepat sesuai laporan yang ada yang perlu dipertanggungjawabkan," ucapnya. "Kita ada perjanjian kerja sama, apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau SOP sudah lengkap, nggak boleh lebih dari 24 jam dicairkan," sambungnya. Dwi Larso menjelaskan, ketika proses pendanaan suatu program dilimpahkan ke LPDP, pihaknya akan meminta data penerima dan dasarnya. Pengecekan dilakukan ke seluruh data penerima dana. Setelah lengkap, maka pendanaannya akan diproses. "Selama ini dengan perguruan tinggi, namanya jelas, mahasiswanya berapa, hubungan langsung ya. Rekeningnya juga," kata Dwi. "Yang sudah lengkap harus segera dicairkan. Yang namanya masih enggak cocok (dengan nama di rekening), dan lain-lain, nggak bisa dikirim," tambahnya. Dwi Larso mengatakan, adapun dana talangan untuk PMM dikelola pihak Kemendikbudristek. Ia menjelaskan, dana LPDP sendiri tidak boleh untuk urusan manajemen. Sementara itu, Kepala Program Kampus Mengajar dan PMM Asri Aldila Putri mengatakan, dana talangan ditujukan untuk penggunaan sampai turun dana SPP dari LPDP. Ia menambahkan, perihal dana talangan sudah dikomunikasikan pada perguruan tinggi penerima, termasuk saat mendaftar dan interview. "Dana ini diharapkan bisa jadi pegangan perguruan tinggi menjalankan Modul Nusantara sebelum cair SPP program termin 1. Pencarian itu terbagi 2 termin," kata Asri di kesempatan yang sama. Berdasarkan prognosis bersama LPDP, Asri menjelaskan, dana talangan dibutuhkan untuk 1 bulan pertama. Untuk itu, dana talangan diberikan dengan harapan pelaksanaan Modul Nusantara dan kuliah lainnya tidak terhambat. "Dana talangan disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi dari proposal Modul Nusantaranya. Jika ada tim PMM mengontak, mohon responsif terkait dokumen yang perlu direvisi dan cek inbox koordinator perguruan tinggi di platform PMM," kata Asri. Koordinator PMM 2 Universitas Merdeka Malang (Unmer) Razqyan Mas Bimatyurga Jati mengatakan, kampusnya menyiapkan dana talangan sendiri untuk menyambut mahasiswa pertukaran PMM. "Dari PMM 1, 2, 3, kami belajar memberi pelayanan agar mahasiswa mau bergesek satu sama lain hingga muncul kematangan. Dari perguruan tinggi, alhamdulillah kami belajar dari PMM 1-2, siap menyiapkan dana talangan. Sebab dalam proses pelaksanaan, operasional juga penting," kata Jati. "Kami juga fasilitasi dan mobilisasi untuk lakukan Modul Nusantara, perkenalkan budaya Jatim ke mahasiswa yang sangat tertarik sama keberagaman dan budayanya," pungkasnya.