Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbudristek lakukan pertemuan dengan Deputi V, Kantor Staf Presiden (KSP) guna membahas Perkembangan Peningkatan Literasi dan Pelestarian Bahasa Daerah di Papua.
Program ini merupakan wujud implementasi salah satu program Merdeka Belajar yakni Revitalisasi Bahasa Daerah.
Dalam pemaparannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz, menjelaskan tiga program unggulan Badan Bahasa yang meliputi Pelindungan Bahasa dan Sastra, Literasi Kebahasaan dan Kesasatraan, serta Internasionalisasi Bahasa Indonesia.
Aminudin juga menyampaikan sejumlah produk dan layanan yang dirancang dan disediakan oleh Badan Bahasa, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Penerjemahan Daring (Penjaring), Sistem Penyuntingan Berbahasa Indonesia (SIPEBI), dan Layanan Ahli Bahasa.
"Kajian vitalitas 31 bahasa daerah dari sejumlah 428 bahasa daerah di Papua sudah berhasil diidentifikasi dengan hasil mulai kategori aman sejumlah 10 bahasa, rentan 7 bahasa, mengalami kemunduran 1 bahasa, terancam punah 10 bahasa, kritis 1 bahasa, dan punah sejumlah 2 bahasa," tutur Aminudin menjelaskan situasi kebahasaan di Papua, sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima detikEdu.
Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat provinsi dan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional pada Februari 2023 sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah di Papua.
Jumlah bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi di Papua tahun 2023 sejumlah 9 bahasa daerah. Bahasa yang tersebar di 5 provinsi, 9 kabupaten/kota ini meliputi bahasa Hatam, bahasa Kamoro, bahasa Moi, bahasa Tobati, bahasa Sentani, bahasa Biyekwok, bahasa Sobey, bahasa Biak, dan bahasa Imbuti/Marind.
Peta Kompetensi Literasi di Papua
Hasil Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) dalam Asesmen Nasional (AN) 2021, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi: 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.
Hasil tersebut sejalan dengan capaian PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik RI
masih di bawah rata-rata peserta didik di negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Lebih lanjut, skor PISA siswa Indonesia juga belum meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir.
Menurut dimensi indikator literasi dalam Indeks ALIBACA 2019 yang meliputi indeks dimensi kecakapan provinsi di Indonesia, indeks dimensi akses provinsi, indeks dimensi alternatif provinsi, dan indeks dimensi budaya provinsi, Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berada pada tingkatan terendah.
Inisiatif Peningkatannya
Guna meningkatkan kompetensi literasi peserta didik Indonesia, Kemdikbud menilai bahwa perlu kualitas pembelajaran yang baik serta fasilitasi lewat ketersediaan dan pemanfaatan buku bacaan secara tepat.
Sebagai solusinya, Kemendikbudristek telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia.
Melalui program tersebut, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu. Sediaan buku ini disertai pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.
Adapun penerima buku SD di wilayah 3T di provinsi Papua sejumlah 12 kota/kabupaten, sedangkan buku PAUD/TK di wilayah Provinsi Papua sejumlah 23 kota/kabupaten.
Sementara itu, data penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua Barat sejumlah 9 kabupatan, dan penerima buku PAUD/TK sejumlah 8 kabupaten, dengan jumlah total 944.334 eksemplar buku yang terkirim ke 1.373 sekolah.
Kondisi geografis Papua yang begitu kompleks mengharuskan pengelolaan bahasa dan literasi di daerah tersebut digarap secara serius.
Sejauh ini di wilayah Papua hanya ada 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Dengan karakteristik geografis yang kompleks tersebut, seharusnya Papua memiliki lebih dari 1 UPT untuk membantu menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek berencana akan membuka UPT di Papua Barat.
Urgensi Peningkatan Literasi di Papua
Mufti Makarim, Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan pada kesempatan pertemuan yang sama, menekankan urgensi upaya peningkatan literasi di Papua.
"Saya merasa banyak hal dari pertemuan ini yang sangat mendesak dan perlu ditangani secara serius karena bahasa ini merupakan way of life bagi masyarakat di Papua. Persoalan bahasa di Papua merupakan hal penting untuk ditangani bersama," paparnya.
"Kita memerlukan konsolidasi lebih lanjut dengan koordinasi yang intens terkait Papua. Papua perlu perhatian yang mendesak," imbuhnya.
Adanya SSP sebagai Inisiator Muda
Sementara itu, pertemuan KSP dan Badan Bahasa juga dihadiri sejumlah pelajar dari Sekolah Staf Presiden (SSP). SSP adalah inkubator pemimpin muda yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2022 oleh KSP.
Tujuan SSP adalah membekali para calon pemimpin bangsa dengan pengetahuan terkait kompleksitas pengelolaan negara, melalui kerja-kerja KSP bersama kementerian/lembaga terkait.
Peserta SSP diberikan kesempatan untuk magang mengikuti kerja-kerja KSP di seluruh kedeputian. Peserta juga terlibat dalam kelas dengan materi berkisar tentang membangun pemahaman tentang kebijakan, strategi, dan pemecahan masalah. Peserta SSP tahun 2023 sejumlah 35 orang terpilih dari 66.000 pelamar.
Dengan adanya pertemuan dan inisiator yang bekerja untuk program ini, Tiur sebagai perwakilan Kedeputian II KSP menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti arahan ibu Deputi untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga teknis terkait untuk menindaklanjuti rapat koordinasi. Program-program di K/L banyak mendukung terkait isu pendidikan dan kebudayaan. Ada Dana Indonesiana untuk program-program seni dan budaya yang telah diinisiasi Kemendikbudristek, dan itu bisa dimaksimalkan," ujarnya.
"Pemetaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sangat luar biasa, melampaui pemerintah daerah. Itu terlihat dari laman Pemprov Papua bahwa jumlah bahasa daerah hanya tertulis 225 bahasa, sementara data riset Badan Bahasa sudah mencapai 400-an bahasa. Terima kasih untuk perjuangan Badan Bahasa," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar